MENARA12 – Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jatim menyelenggarakan Regional Meeting 1 di Hotel Dewarna Bojonegoro, Ahad 18 Juni 2023.
Agenda Regional Meeting 1 ini adalah agenda turun ke bawah (Turba) pertama LHKP PWM Jatim, sebagai tindak lanjut dari Regional Meeting LHKP se-Jawa yang diadakan oleh LHKP PP Muhammadiyah di Kapal Garden Hotel, Sengkaling, Malang pada 7-8 Mei 2023 lalu.
Ketua LHKP PWM Jatim Muhammad Mirdasy mengatakan, dalam politik tidak boleh ada sifat terbawa perasaan (baper), sebab itu menunjukkan bahwa para kader Muhammadiyah saat ini tidak meneladani KH Ahmad Dahlan. “Dulu sekitar 1910 saat orang lain melihat Belanda itu sebagai sebuah kekafiran, kedhaliman, kolonialisme yang menjajah Indonesia, KH Ahmad Dahlan malah bekunjung dan belajar dari mereka,” ujarnya saat menyampaikan sambutan.
Mantan Ketua DPW Partai Perindo itu melanjutkan, dengan belajar dari Belanda itulah salah satunya yang menginspirasi Muhammadiyah, sehingga hari ini memiliki ribuan sekolah, rumah sakit, panti asuhan, perguruan tinggi, dan sebagainya. “Tidak ada itu semua kalau dulu KH Ahmad Dahlan tidak mengadopsi itu dari para penjajah Belanda,” Imbuhnya.
Lebih lanjut, Mirdasy menegaskan, sebagai pengurus LHKP, termasuk di daerah-daerah haruslah terus aktif bergerak dan membicarakan beragam diskursus secara intensif. “Jika anda semua para pengurus LHKP, tetapi setelah pulang dari acara ini masih tidak ada gerakan, maka semestinya anda sudah harus mengundurkan diri sebagai pengurus LHKP,” lantangnya disambut tepuk tangan para peserta.
Ia juga menyampaikan, bahwa agenda Regional Meeting ini dilakukan sebagai langkah awal dalam sosialisasi dalam pembentukan big data LHKP Jatim, sehingga Muhammadiyah memiliki navigasi yang terpercaya dalam kancah politik melalui data dan survei yang ditabulasikan oleh LHKP Jatim.
Sementara itu, Wakil Ketua PDM Bojonegoro Solikhin Jami’ menjelaskan, bahwa tujuan akhir dari gerakan politik LHKP adalah pemikiran yang bersifat sintesis, sebab bicara politik bukan hanya masalah halal-haram, muslim-kafir, baik-buruk atau benar-salah. “Kenapa di Muhammadiyah terjadi pembelahan dalam memandang politik, sebab konstruksi berpikir kita yang melihat sesuatu baik dan buruk, atau benar dan salah itu,” terangnya.
Menurutnya, frasa hikmah dalam nama LHKP secara substansi adalah bagaimana menyelami politik dan kebijakan publik itu bukan hanya dari segi hukum sebagai legal justice. “Tapi menjadi social justice, bahkan menjadi moral justice,” tegasnya. (Ubay NA)